JAKARTA — Nama Dr. Johannes Leimena mungkin tak sesering tokoh-tokoh utama proklamasi disebut dalam percakapan publik sehari-hari. Namun, jejak pengabdiannya terhadap bangsa Indonesia—khususnya dalam membangun sistem kesehatan nasional dan memperjuangkan kedaulatan negara melalui meja diplomasi—merupakan pilar vital yang manfaatnya masih dirasakan hingga saat ini.
Lahir di Ambon, Maluku, pada 6 Maret 1905, Leimena tidak hanya dikenal sebagai dokter lulusan School tot Opleiding van Indische Artsen (STOVIA). Ia adalah figur multitalenta yang berkiprah sebagai politikus, diplomat, hingga salah satu menteri paling dipercaya pada masa pemerintahan Presiden Soekarno.
Penggagas 'Bandung Plan' dan Konsep Puskesmas
Kiprah paling monumental Leimena di dunia kesehatan bermula saat ia mengemban amanat sebagai Menteri Kesehatan. Kala itu, ia menyadari bahwa penanganan kesehatan tidak cukup hanya dengan membangun rumah sakit besar di kota-kota utama, sementara warga pedesaan dan daerah terpencil kesulitan mengjangkau akses medis dasar.
Melalui gagasannya yang dikenal dengan Bandung Plan, Leimena menggeser paradigma pelayanan kesehatan. Ia menekankan pentingnya upaya pencegahan (preventif), edukasi, serta pemerataan faskes dasar hingga ke pelosok daerah. Konsep Bandung Plan inilah yang kelak menjadi cikal bakal dan fondasi utama lahirnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan tingkat pertama di seluruh Indonesia.
Menteri 18 Kabinet dan Diplomat Perundingan
Dalam panggung politik nasional, Leimena mencatatkan rekor sebagai salah satu menteri dengan masa pengabdian terpanjang di Indonesia. Ia dipercaya menjabat dalam 18 kabinet berbeda sejak Kabinet Sjahrir II (1946) hingga Kabinet Dwikora III (1966), dengan total masa pengabdian melampaui 16 tahun. Berbagai posisi strategis pernah didudukinya, mulai dari Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menko Distribusi, hingga Wakil Perdana Menteri.
Keahliannya tidak terbatas pada urusan medis. Di meja perundingan, Leimena adalah diplomat ulung. Ia terlibat aktif dalam jajaran delegasi Indonesia pada berbagai perundingan vital dalam mengamankan kemerdekaan, termasuk Perundingan Linggarjati, Perundingan Renville, Roem-Roijen, hingga Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag.
Penjaga Kesatuan Bangsa dan Pahlawan Nasional
Kematangan politik Leimena kembali diuji saat gejolak Gerakan 30 September (G30S) pecah pada 1965. Di tengah situasi yang sangat mencekam, Leimena tetap berada di lingkaran pemerintahan dan memberikan nasihat-nasihat menyejukkan kepada Presiden Soekarno agar bentrokan tidak tereskalasi menjadi perang saudara. Ia juga menjadi saksi sejarah peristiwa lahirnya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada 1966.
Hingga wafatnya pada 29 Maret 1977, Leimena terus mendedikasikan pikirannya untuk bangsa, termasuk menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) sementara di era Orde Baru. Atas jasa-jasanya yang luar biasa di bidang kesehatan, diplomasi, dan politik kebangsaan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Dr. Johannes Leimena pada 8 November 2010 melalui Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2010.
0Komentar